Projeck Biofuel In Papua

Presented at seminar development of biofuel as alternative energy world . in 2 to 3 March 2011 in the auditorium of Higher Education at the Senayan Jakarta in Indonesia

STATEMENT
PAPUA CUSTOMARY COMMUNITY

PROJECK FOR BIOFUEL DEVELOPMENT

INDONESIAN - NETHERLANDS ASSOCIATION

Seminar participants that we are proud of, Representing Indigenous Peoples in Papua Permit us to say a few things in connection with the plan Projeck Biofuel in Indonesia and especially in Papua.

1. That we fully support efforts to raise public welfare, and environmental improvement efforts in idea Life by the Dutch Government and the Government of Indonesia.

2. That in general, experience proves, any government policy relating to investment and utilization of natural resources, particularly in Papua, there would be casualties in the preparation phase and implementation phase. Is the human victim will fall again in vain because of the cooperation?

3. That on stage Projeck implementation on the ground, causing many human casualties of innocent beings, the majority of investment development company does not compromise with customary land rights contained in indigenous communities, eventually conflict indigenous customary owners with business developers, end of conflict, indigenous peoples are victims and even some cultures in the seized land by force by the developer investment.

4. Sovereignty and power of indigenous people for Papuan land is still effectively done well until this moment, the land and the forest is managed under customary law which has come down through the generations in use as well. It is at once proved by many companies and businesses - small businesses that eventually closed, due to get a ban from the customary owners under customary ownership rights available to them. Although the developer has to have government licenses.

5. That efforts to repair the world's climate is the humanitarian work that needs to be supported by all elements of society, even we as indigenous peoples, Projeck Biofuels should be promoted as well in order to succeed according to plan proponent. Accordingly we propose the following points:
a) It should be carried on participatory mapping of indigenous lands, this is to get the lands that are suitable for the development of biofuel-producing plants, and to avoid conflicts of extreme enough land border today.
b) Encourage all Regents in the land of Papua, to immediately establish a policy that can connecting well with the public relationship between the development of customary land owners, of course, with the deal-agremeent profitable and satisfactory to each party.
c) There should be no central government policy to reduce the military, in securing this biofuels project.

thank's for your attention.

Sincerely I
Hendrik Palo
Coordinator : Indegenous People Alliance Archipilago
Papua Region ( IPAAPaR)

Address: Abepura-Sentani Street No. 116 Nendali Village District East Sentani in Jayapura of Papua Province. Email: palo_hendrik@yahoo.com Hp: 081344029525

Presented at seminar development of biofuel as alternative energy world . in 2 to 3 March 2011 in the auditorium of Higher Education at the Senayan Jakarta in Indonesia

MASYARAKAT ADAT OBJECK LSM

Masyarakat Adat Sebagai Obyek
Tidak Ada Perbedaan Kerja Antara LSM dan Pemerintah.

Selama ini apasaja kegiatan yang telah di laksanakan?. Berapa lama organisasi anda didirikan?, apakah rapat-rapat pengurus terlaksana?, pertanyaan ini saya ajukan kepada beberapa pimpinan Organisasi Adat di tingkat komunitas. Jawaban yang saya dapatkan adalah, bahwa kita mau kerja apa?, tidak ada pekerjaan yang dapat di kerjakan tanpa uang, kami hanya menerima kegiatan-kegiatan yang di laksanakan oleh LSM, dan kami hanya menjadi peserta dalam kegiatan mereka. Secara organisasi kami tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun karena kami sendiri belum memiliki sumber dana.

Pengorganisasian masyarakata adat yang telah di kerjakan oleh beberapa LSM di Papua merupakan upaya yang cukup baik untuk menyatukan dan menguatkan kebersamaan masyarakat adat. Tetapi juga berpotensi untuk memecah belah masyarakat adat pada suatu komunitas, perpecahan akan terjadi ketika masing-masing pengurusnya mengambil kebijakan sendiri-sendiri, kebijakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang pernah di buat secara internal organisasi.

Organisasi masyarakat adat di tingkat komunitas dalam melaksanakan perjuangannya tidak dapat menuntaskan secara baik karena memili kekurangan. Baik dari segi Sumberdaya manusia, secretariat dll, LSM hanya membentuk organisasi Masyarakat adat tanpa pendampingan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Justru kegiatan-kegiatan LSM yang di kerjakan di masyarakat. Sepertinya Organisasi masyarakat adat disiapkan hanya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan LSM.

Bagaimana mencapai kemandirian organisasi masyarakat adat ?, kalau LSM masih mengobyekan mereka. Cirri kemandirian adalah ketika mereka merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan nya secara mandiri. Mereka bukan tanaman yang hanya mendapat siraman air dari LSM, akan menjadi layu kalau tidak tersiram, mereka harus memiliki sebuah system kehidupan yang dapat menghidupkan diri mereka sendiri.

Upaya yang pernah di lakukan adalah mendorong organisasi masyarakat adat untuk memilki legalitas organisasi, namun hal ini belum selesai di urus karena terbentur biaya, dapat dibayangkan betapa menderitanya masyarakat adat, hanya biaya pengurusan Akta Notaris saja tidak ada. Mereka juga mengajukan permintaan ke beberapa LSM untuk penanggulangan dana tersebut, tetapi LSM tersebut tidak meresponnya, bahkan dengan tegas menolak untuk memberikan pertolongan.

Masyarakat adat mulai kritis dan menyadari bahwa LSM juga menjadikan mereka sebagai Objeck. Kapan masyarakat adat menjadi mandiri dan berdaulat kalau LSM juga menjadikan mereka sebagai objeck?? ,hpl