KEDAULATAN MASYARAKAT ADAT

SINARMAS
TIDAK KOMPROMI DENGAN KEDAULATAN MASYARAKAT ADAT BUNDRU..

Senin 5 Desember 2010 masyarakat adat pemilik hak ulayat areal perkebunan kelapa sawit Lereh dan Taja di Kabupaten jayapura Provinsi Papua mendatangi kantor Bupati Kabupaten Jayaura memohon yang kesekian kalinya agar perusahaan Sinarmas dapat memberikan ganti rugi hak ulayat mereka sebesar Rp.50.Milyard.
Menurutt laporan penelitian .perusahaan ini telah berada di lokasi ini sejak tahun 1983, dengan menguasai tanah adat yang cuku luas, Penelitian ini juga menyebutkan bahwa perusahaan tersebut berada di sana secara liar, awalnya masyarakat pemiliki ulayat menolak, tetapi waktu itu terjadi penanda tanganan surat-surat pelepasan di depan moncong dan laras senjata. Masyarakat yang tidak mendatangani berita acara pelepasan tanah akan di tembak di tempat, karena itu secara terpaksa penanda tanganan di lakukan. Artinya bahwa tanah seluas sekian hektar di lepaskan oleh masyarakat adat karena intimidasi aparat. Sejak itu aksi dan demopun dilaksanakan, tetapi para pihak tetap berpegang padah-surat – surat perusahaan, karena perusahaan telah memberikan dokumen pelepasan tadi dan juga ada dokumen alsi palsu tentang pembayaran ganti rugi, pada hal semuanya pembohongan.

Kami tidak pernah melepaskan tanah, perusahan dan aparat telah merampas tanah kami, hari ini kami datang menuntut jani Bupati , Bupati jangan bermain dengan perusahaan, Bupati adalah orang asli, Bupati harus menolong kami, kami berharapa polisi jangan menghalangi kami untuk bertemu dengan bupati hari ini.,. Ini adalah tanah uayat kami , tanah leluhurkami, tanah kehidupan kami, perusahaan tidak bisa mencaplok begitusaja, apalagi telah mencaplok dengan intimidasi dan kekerasan, kami berharap perusahaan harus menyelesaikan apa yang telah menjadi hak ulayat kami. demikian beberapa orasi yang di sampaiakan waktu itu

Pertemuan dgn wakil bupati
Akhirnya tuntutan masyarakat adat kampung Bundru untuk ketemu dengan Bupati teralisasi dengan bertemu Wakil Bupati di Aulah lantai 1 Kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Masyarakat pun di wakilkan oleh 10 orang perwakila mereka. Lalu melakukan pemicaraan dengan Wakil bupati Jayapura. Hadir dalam pertemuan tersebut, Polres Kabupaten Jayapura, Asisten 1 Sekda kabupaten jayapura, kepala badan LinMasPol, ketua LMA Lereh dan AMAN wilayah Papua .
Wakil Bupati Zadrak Wamebhu memberikan kesempatan untuk masyarakat menyampaikan pendapatnya. Kami menyadari tindakan kami ini melanggar hukum, tetapi kami perlu menyampaikan ini karena ini adalah masalah yang cukup lama, telah ada pertemuan berkali-kelai tetapi perusahaan tidak memiliki niat untuk memberikan ganti rugi kami. Ketika kami meminta tanggung jawab perusahaan kami di arahkan ke pemerintah, ketika kami datang di pemerintah, pemerintah mengatakan bahwa ikatan hukumnya adalah antara masyarakat dengan perusahaan, jadi perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan, kami adalah masyarakat bodoh, awam dengan persoalan hukum dan lainnya, kami hanya tau ketika tempat kami di gunakan pihak lain maka tanah kami harus diganti dengan apa itu saja, kenapa permainkan kami, kami juga manusia yang sama dengan kalian.
Arahan Wakil Bupati jayapura.

Pemerintah menginginkan masalah ini di selesaikan oleh pemerintah saja, pemerintah dan masyarakat telah memiliki kesepakatan untuk menyelesaikannya, dan hasil kesepatan itu telah di sampaikan kepada ketua LMA juga. Saat ini pemerintah melangkah berdasarkan dokumen tersebut. Lalu apa yang di tuntut ini dalam kerja-kerja pemerintah tidak segampang membalik telapak tangan, tetapi membutuh proses. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat harus di dukungan oleh aturan yang ada, atau harus diatas beberapa dasar hukum, sehingga kita ini jangan di nilai Korupsi nantinya, karena itu Tiem yang telah di bentuk sedang memproses dokuman surat-suratnya, pada bulan agustus telah kami panggil perusahaan tapi hingga saat ini tidak datang. Teapi saya berharap masyarakat harus bersabar, agar kita dapat menyelesaikan ini secara baik, urusan begini membutuhkan proses.

Posisi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Aliansi masyarakat adat Nusantara sebagai lembaga perjuangan masyarakat adat Nusantara, dalam melaksanakan kegiatan nya berpatokan pada visi, misi, dan prinsip AMAN yang tertuang dalam Angaran dasar rumah tangga AMAN. Separti yang ada di bawah ini.

Dalam factor kedaulatan, secara umum bahwa tanah Papua 100% penguasaannya masih dalam kedaulatan masyarakat adat. Kedaulatan ini di perkuat juga dengan UUD, UU 21 Tahun 2001, karena masih berlakunya kedaulatan adat di atas tanah Papua maka MRP di hadirkan sebaga presentatif masyarakat adat.

Menurut AMAN Papua Perusahaan ini tidak bisa merebut kedaulatan masyarakat adat Bundru seperti ini, kedaulatan ini secara tertulis di akui dan juga secara factual di akui oleh seluruh Indonesia. Beberapa catatan yang perlu di berikan AMAN dalam masalah ini:
1. Terjadi Pelecehen terhadap percaya diri, harkat dan martabat masyarakat adat Bundru. Intimidasi yang cukup berat ketika perampasan tanah adat tersebut, jelas-jelas telah membuat trauma yang berkepanjangan di masyarakat adat. Rasa percaya diri telah di kerdilkan, harkat dan martabat sebagai manusia sama sekali tidak di hargai.
2. Terjadi Perampasan kedaulatan Masyarakat Adat untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik
Secara faktual tana tersebut berada dalam kedaualatan masyarakat adat,
3. Mengurangi Media pembelajaran Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
4. Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang tidak demokratis
5. Perusahaan tidak mengakui , Menghormati dan tidak melindungi hak-hak Masyarakat Adat.
Masyarakat adat adalah pemilik Ruang di atas tanah Papua, Jika perusahaan tidak menghargai keberadaan masyarakat adat ini patut di pertanyakan keberadaanya disini..

Salam
Hendrik Palo
Koord AMAN Wilayah Papua

MASYARAKAT ADAT PAPUA HARUS BERSATU

Kepulan Asap Kampung Yoka Sentani
PEMBELAJARAN BAGI MASYARAKAT ADAT
PAPUA

Tanggal 17 November 2010 malam itu sempat saya mendapat khabar tentang adanya keributan di Ekspo kelurahan Waena, sumber itu menambahkan juga bahwa Esok nanti akan ada penyerangan ke kampung Yoka oleh Orang Wamena. Paginya apa yang di sampaikan pada malam itu benar-benar terjadi, saya berada di kamar sedang mengerjakan pekerjaan saya, tetapi di luar rumah tempat saya tinggal ibu-ibu mulai teriak dan ribut karena melihat adanya kepulan asap yag sangat tebal di udara. Dan asap tersebut berada di arah kampung Yoka. Mereka mulai teriak histeris dan masing-masing ngecek keluarga mereka yang ada di Yoka. saya menggunakan sepeda motor mengecek ke kampung Yoka, karena jaraknya hanya 3 km dari tempat saya tinggal. Ternyata benar bahwa kampung Yoka di serang oleh Suku Mawena, jalan yang akan kami lalui di tutupi oleh masa Suku wamena, terpaksa saya menuju ke lokasi lain yang tidak ada halangan dan dapat melihat berlangsung kejadianya. Akhirnya sampai lah saya ke pinggira pantai Ekspo Waena, dari sana saya dapat saksikan jelas kepulan asap diatas kampung Yoka, karena hanya terpisah dengan Danau sentani dan jaraknya lebih kurang 1 km. sayapun membuat bebrapa dokumentasi dari sana.

Sedih sekali kejadian ini, dari tempat ini saya hanya menyaksikan asap yang mengepul di udara, dan juga melihat masyarakat kampung Yoka yang menyelamat diri mereka dengan perahu dayung, dan long boat. Mereka berada lebih kurang 1km di tengah danau, sambil menyaksikan asap yang mengepul di udara diatas kampung mereka. Saya juga mendengar suara tangisan ibu-ibu di perahu dayung ketika melihat asap yang mengepul di udara diatas kampung mereka. Sewaktu berada di pantai Ekspo tersebut, ada juga beberapa orang diantara kami yag menceritakan penyebab serangan tersebut, mereka mengatakan bahwa masalahnya adalah masalah yang sangat sepeleh.



Dari tempat ini, saya berniat untuk melihat dari dekat bagaimana kebakaran yang terjadi. sewaktu kami berada disana ternyata rumah yang terbakar, rumah pertama yang kami lihat adalah rumah sdr Gerson Ollue, Bekas Anggota DPRD kota Jayapura periode lalu, sewaktu kami disana rumah tersebut telah terbakar 80 %. Kami pun melanjutkan perjalanan kea rah kampung, di sepanjang jalan terdapat banyak batu-batu sebesar genggaman tangan, akibat terjadi saling melempar antara masyarakat Yoka dan maa Suku Wamena.

lebih kurang 35 rumah terbakaar 37 rumah yang rusak. Rumah terbakar ludes habis hanya abu yang berakan diatas tanah. Seorang berjalan sambil menangis tidak henti-hentinya setelah menyaksikan rumahnya yang di lahap api, saya juga melihat beberapa ibu-ibu mudah berlinang airmatanya sambil duduk di kedai jualan pinang, di tempat lainnya terdapat seorang perempuan remaja yang menangis dengan sedihnya. Saya juga meihat televise yang di hancurkan di jalan raya, dan juga ada motor dan mobil yang ter bakar, ketika saya mengambil gambar sebuah rumah yang terbakar, seorang mama memberikan komentar, itu rumah adat kampung ini, rumah yang lebih dahulu ada di tempat ini sebelum ada rumah ainnya, disini rumah ini memiliki nilai sacral untuk kampung ini karena itu kami sangat menjaganya,

ketika sedang mengambil beberapa gambar, seorang membawa informasi kepada kumpulan masyarakat Yoka tempat kami berdiri katanya bahwa suku Wamena sedang menyerang kembali, beberapa orang menjadi panik terutama ibu- ibu berlari menyelamatkan diri, bagi yag memiliki sepeda motor menggunakan sepeda motor, di tepian danau perahu perahupun kembali didayung ke tengah danau, saya juga ikutan menyelamatakan diri.

Siangnya setelah dari kampung saya melanjutkan perjalan ke arah Pombensin kebetulan tangki motor telah kosong, tetapi pom bensin telah tutup kaena kerususahan tersebut, terpaksa saya membeli bensin enceran. Di depan museum pemerintah terdapa kumpulan suku Wamena, mereka sedang evaluasi apa yang di kerjakan mereka, saya coba mendekat untuk mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Pemberi komentar menngatatakan, kita ini adalah suku yang mendapat menghinaan di tanah ini, siapa saja yang menghina kita , balasannya adalah membakar rumah dan perang, hal ini itulah yang dilakukan mereka
Apa masalahnya?? Ini adalah pertanyaan semua orang waktu itu, seorang anak kecil 17 tahun . menciptakan sebuah lagu, dan di akses hampir oleh beberapa teman lewat internet, dan isi lagu itu menyebutkan orang wamena hidung berlobang dan kata-kata lainnya yang jelas-jelas menghina orang wamena, masalah ini adalah sumber konflik dan pemicu pembakaran rumah warga di kampung Yoka ini.

Sebagai orang Papua seharusnya saling menghargai antara satu dengan yang lain , inilah factor penting bagi kita masing-masing , siapapun antara orang Papua ini, tidak bisa saling mengejek atau merendahkan satu dengan yang lain. setuju adanya larangan untuk tidak mengejek sesama manusia, baik orang yang tinggal di pedalaman dan orang yang berdomisili di pingiran pantai di Papua , merupakan satu kesatuan yang perlu sekali membangun toleransi yang kuat. Tetapi juga saya tidak setuju dengan aksi pembakaran rumah yang di laksanakan oleh masa suku wamena. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan aksi pembakaran rumah, ini sama saja menambah masalah dan memperburuk keadaan atau menambah masalah. Sayangnya sebagia besar dari kita yang melakukan aksi bakar rumah adalah Mahasiswa, dari aspek berpikiran positif kita berada pada kategori berpikiran maju, atau memiliki wawasan berpikir yang baik, tetapi kenapa kita masih saja bertindak anarkis??. Kita adalahsatu etnis Papua, yang sebenarnya wajib menjaga kebersamaan kita sesama Papua, karena kita memiliki visi besar untuk Negeri ini, dan ini dapat tercapai dengan persatuan dan kesatuan diantara kita, ego sectoral dan sukuisme sebenarnya tidak lagi di kembangkan dalam kondisi saat ini, dan ego sectoral adalah ancaman dan pintu masuk kehancuran ke Negeri ini.

Tangisan dan jeritan mama-mama, ketika melihat rumahnya telah berubah menjadi abuh, hatinya teriris-iris dengan kepedihan dan duka yang sangat mendalam, airmata mama yang jatuh kebumi Papua tentu mejadi pertanyaan bagi negeri ini, karena tidak seharusnya kita membuat mama mengelurkan air mata.
Kesalahan ini adalah kesalahan personal, kesalahan ini adalah kesalahan individual, yang seharusnya di selesaikan hanya sebatas orang yang bermasaah. ini yang tidak dapat di bedakan oleh kita, saya tidak tau dimana kendalanya sehingga hal ini tidak bisa kita perhatikan sehingga masalah seperti ini dapat mengakibatkan kepulan asap yang tebal diatas kampung Yoka.
Hari itu malam nya kami kembali lagi ke tempat kejadian, ketika memasuki jalur jalan ke Yoka, di hadapan kami berlari dua mobil tagana social, membawa bantuan untuk masyarakat korban. Pada beberapa sisi jalan sungguh gelap, tetapi di sana sedang berdiri beberapa anggota brimob.
Secara pribadi saya sangat menyayangkan kejadian ini, dan semua ini berpulang kembali kepada kita masing-masing, untuk menilainya dari sisi positif untuk kebersamaan kita bersama diatas tanah Papua.

Catatan Penting ,Bisa saja informasi tentang siapa mengarang lagu adalah infromasi tidak benar, ini adalah Negara hukum maka biar membutktikan melalui jalur hukum , bahwa dia adalah pengarang lagunnya adalah kewenagna pengadilan bukan oleh masyarakat. Kewenangan aparat untuk membuktikan itu, , seharusnya memberikan tuntutan kepada polisi untuk Menuntaskan masalah ini, untuk membuktikan benar atau tidaknya, bahwa lagu ini di buat oleh oknum tersebut. Pemerintah perlu melakukan penyelidikan untuk kasus ini, untuk membuktikan apa yang bersangkutan adalah pelakunya atau tidak, setelah itu di lanjutkan dengan mengenakan pasal-pasal terkait .

pengadilan masa seperti ini adalah sebuah pelanggaran hukum, karena seharusnya kita menggunakan jalur-jalur penyelesaian masalah yang ada, kita memiliki jalur adat dan juga jalur pemerintahan. Budaya kekerasan adalah budaya yang tidak perlu di gunakan saat ini, karena hal ini menunjukan tidak adanya kekerabatan, tidak adanya persatuan dan kesatuan antara kita sendiri masyarakat adat secara internal.

Tanah ini membutuhkan kekerabatan manusianya, mari kita bersama tetap memupuk kebersamaan ini..


Salam
Hendrik Palo
Koord AMAN Wilayah Papua

KOPERASI SEBAGI LEMBAGA EKONOMI RAKYAT

Di Papua, mayoritas Koperasi hancur
karena asal didirikan Untuk Kepentingan Laporan , Tanpa Idealisme…

Oleh: Hendrik Palo
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Koord. Wilayah Papua


Mayoritas Koperasi di Papua tidak efektif, pernahkah di Evaluasi??. Bagaimana Masa Depan Koperasi Ke “Netum” yang di resmikan oleh Wakil Bupati Jayapura Pada Oktober 2010.

Salah satu pondasi untuk mendirikan sebuah koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat di kampung-kampung di Papua adalah pola hidup kekerabatan yang kuat antara beberapa orang/ atau keluarga. Kenapa ? karena kekerabatan yang kuat antara mereka melahirkan rasa percaya yang tinggi dari masyarakat yang satu kepada yang lainnya.

Walaupun di depan mata kita telah hancur banyak Koperasi , tetapi pemerintah semakin ngentol dan giat mendorong berdirinya Koperasi di kampung-kampung, adalah pekerjaan yang sia-sia menurut saya, ibarat mobil melintasi jalan, tidak mungkin sopir akan membawa mobilnya untuk jatuh lagi di lubang yang sama, tetapi dalam hal mendirikan Koperasi di kampung-kampung , walaupun banyak orang telah jatuh pada lubang tadi, pemerintah secara kontinyu memaksa rakyat untuk melewati jalan itu.

Ketika koperasi di dorong agar menjadi lembaga ekonomi utama di masyarakat kampung, perlu di perhatikan bahwa syarat mendirikan koperasi bukan hanya cukupnya iuran dan jumlah anggota saja, tetapi banyak hal yang perlu disiapkan untuk mendirikan sebuah koperasi, mendirikan koperasi membutuhkan Pondasi yang kuat, salah satu pondasi adalah hubungan positif antara anggota yang membentuk, mereka perlu memiliki kekerabatan yang kuat, dan kualitas saling percaya satu dengan yang lain cukup baik.

Kekerabatan yang di harapkan apakah masih ada pada orang Papua??, akibat penghancuran rakyat secara sistematis dan structural di tahun 1965 sampai tahun 90an, waktu itu kekerabatan adat adalah salah satu target dari proses penghancuran tersebut, sehingga saat ini antara rakyat yang satu dengan yang lain hanya terdapat saling curiga, saat ini ketika koperasi di rencanakan pada sebuah kampung, akan muncul gosip demikian untuk kenyangkan siapa koperasi ini ? Atau koperasi untuk memperkaya siapa?. Gossip ini memiliki alasan , bahwa banyak sekali koperasi-koperasi sebelumnya yang hanya memperkaya Ketua, sekretaris dan bendahara saja, dan akhirnya bubar dengan sendirnya .

Antara Koperasi dan kekerabatan orang kampung, kekerabatan adalah aspek kunci, karena koperasi dapat di bentuk hanya di atas kekerabatan. Mustahil kalau tanpa kekerabatan koperasi dapat efektif , dengan demikia maka sebelum mendirikan koperasi kekerabatan antara warga adalah fenomena tersendiri yang membutuhkan penanganan tersendiri pula

Bagaimana perkembangan kekerabatan masyarakat kampung saat ini, beberapa komunitas memiliki kekerabatan yang cukup kuat, tetapi beberapa komunitas diantaranya telah menggedor kekerabatannya , baik antara keluarga dan angggota komunitas. tidak ada kepercayaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kondisi ini memberikan respon negative pada proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kelompok termasuk Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan lama telah menjadi trauma di masyarakat kampung, dimana ketika proyek bergulir, pengurus kelompok hanya memperhatikan pribadi mereka. Jumlah dana yang cukup besar telah di habiskan untuk koperasi , karena ulah anggota pengurus organisasi, terutama karena ulah ketua dan bendahara kelompok , banyak koperasi yang macet.
Apakah ada cara lain agar koperasi dapat di kuatkan kembali di masyarakat kampung?, banyak jalan menuju Roma memberikan pengertian yang cukup baik. Perhatikan; jika koperasi di jadikan andalan, maka hal utama yang perlu di kerjakan sebelum mendirikan Koperasi adalah membangun kembali kekerabatan yang telah hancur , kedua , membangun kembali saling percaya antara masyarakat. Usulan ketiga yaitu menggunakan strategi lain, dari masalah-masalah yang telah di alami selama ini, pelaksana proyek tentu mempelajarinya dan memiliki kiat-kiat tertentu untuk di aplikasikan.

Koperasi Ke”Netum” pasti membuka memori kita tentang trauma-trauma masa lalu, trauma lalu adalah media belajar untuk semakin baik bukan sebaliknya untuk semakin buruk dalam hal koperasi. Adalah lasim hukum alam ini, bahwa keburuntungan atau sukses akan tercapai dari jatuh bangun yang luar biasa, ketika kita jatuh bangun dengan Koperasi pada waktu yang sama sebenarnya kita sedang di asah untuk menjadi semakin runcing. Semoga koperasi Ke “Netum” menjadi Koperasi yang terbaik di dataran Grime Nawa….

Hendrik Palo
Koor, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Wilayah Papua

UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT (UP4B)

Percepatan merampas ruang
hidup Masyrakat adat untuk Infarastruktur dan Koorporasi…


Percepatan pembangunan di Tanah Papua merupakan sebuah strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua, kebijakan ini di dorong oleh adanya fakta lambatnya pembangunan di tanah ini, walaupun melalui UU 21 Tahun 2001 telah banyak dana yang tersalurkan ke Papua.

Melalui MRP pada Juni 2010, masyarakat Papua telah menyatakan Bahwa Otsus Gagal, penekanannya pada kurang nampaknya implementasi pembangunan dalam semangat UU otsus.

Posisi UP4B sangat strategis dan menjadi motor untuk menghidupkan dan menggerak roda pembangunan di Papua dan Papua Barat , untuk pelaksanakan pembangunan yang lebih cepat dari proses-proses yang pernah ada. Tetapi perlu menjadi catatan bahwa , Posisi strategis dan penting ini, merupakan motor Perampasan tanah hak ulayat masyarakat adat Papua dan Papua Barat , hal ini akan terjadi ketika salah menempatkan personalnya dan kalau salah merumuskan garis-garis besar apa yang harus di kerjakan.

Sebagai motor penggerak pembangunan, UP4B adalah terminal berkumpulnya semua satuan pembangunan yang bekerja di Tanah Papua ini untuk menghabiskan tanah-tanah masyarakat adat.

Apa Yang Harus Di Kerjakan UP4B
Sebenarnya sederhana saja , telah ada pikiran-pikiran sebelumnnya dari para pencetus ide untuk mendirikan UP4B ini, tetapi saya berharap untuk tidak merancang konsep yang tidak bisa di laksanakan, atau sebaliknya menciptakan konflik dan merampas tanah adat masyarakat. Pembangunan adalah sebuah kendaraan yang bergerak maju, menuju tujuan Sejahtera dan makmur, bagaimana kendaraan tersebut dapat sampai pada tujuannya ini yang menjadi penting. UP4B memiliki tugas penting untuk memperlancar kendaraan (pembangunan) ini untuk tiba di tempat tujuannya. Dalam hal ini memiliki beberapa bagian penting yang harus menjadi pekerjaan UP4B, dengan memiliki komitmen yang kongkrit untuk tidak merugikann masyarakat adat.

Aspek Umum
1. Perlu Inventarisasi dan identifikasi tentang sektor pembangunan mana yang lambat di kerjakan, apabila telah di ketahui maka di perlukan penilaian capaianya dalam prosentase , kenapa menjadi lambat dan kenapa menjadi cepat adalah catatan yang di perlukan juga, dan berikan solusinya sehingga menjadi perhatian seluruh kabupaten kota.
2. UP4B perlu merumuskan target yang jelas, apa yang harus di capai dalam lima tahun , dan juga capaian-capaian tahun I , tahun II dst, UP4B perlu memiliki prosedur kerja yang jelas (jangan tumpang tindih dgn Instansi lain) dan di sampaikan kepada seluruh Kabupaten kota,
3. Koordinasi pembangunan, tidak hanya melaksanakan koordinasi di dalam ruangan, tetapi perlu memiliki agenda turun lapangan , melihat secara langsung di lapangan tentang apa yang telah di laporkan secara tertulis.
4. Staff UP4B, saya usulkan menggunakan orang-orang aktifis LSM asal PAPUA, karena beberapa diantaranya cukup ambisius untuk percepatan pembangunan di Papua. terutama mereka yang selalu berbicara tentang pembangunan di Papua, perlu memasukan orang-orang yang punya kepedulian untuk pembangunan di Papua, bukan mereka yang hanya mengejar uang semata , tetapi mereka yang perduli terhadap masyarakat adat. Beberapa diantara mereka pasti memiliki tulisan-tulisan di internet. Untuk akses mereka hanya ketik nama yang di cari akan muncul tulisan-tulisan mereka.
5. UP4B, memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan Perdasus No 22 Tahun 2008, dan Perdasus No 23 Tahun 2008, hak masyarakat adat harus menjadi jelas, sebelum Percepatan Pembangunan. Karena ruang yang ada di Papua adalah milik masyarakat adat Papua, karenanya harus mendapat perhatian yang serius.

Aspek Khusus
Memberikan penilaian terhadap proyek yang di usulkan dari segi dibutuhkan atau tidak, sebenarnya banyak pembangunan yang telah di kerjakan tetapi tidak di manfaatkan karena objek yang di bangun adalah objeck yang tidak di butuhkan !, disinilah peran strategis UP4B, perlu sekali memberikan sinyal, apakah dibutuhkan rakyat atau tidak, banyak pembangunan fisik di bangun dengan orientasi hanya untuk mendapatkan uang projeck, akan dimanfaatkan atau tidak, pelaksana proyek sama sekali tidak memperhitungkannya.
Menedorong adanya kebijakan-kebijakan yang di butuhkan untuk pembangunan, umumnya pelaksana pembangunan di papua dan Papua barat sangat kaku alam menerapkan peraturan yang ada, juga banyak diantaranya diterjemahkan samaunya. Pembangunan di Papua juga membutuhkan adanya peraturan-prtauran Daerah yang baru, baik legislative dan DPRD juga DPRP sangat lemah dalam menggunakan hak-haknya untuk membuat suatu peratuaran daerah atau surat keputusan, pada beberapa Kabupaten dapat di temukan adanya DPRD yang fakum dan tidak membuat satupun perda sampai berkahir masa jabatan nya, kecuali pembahasan APBD dan tata tertib dewan. Pada hal rakyat mebutuhkan Peraturan2 daerah untuk merubah wajah pembangunan di lingkungan mereka, UP4B juga perlu melihat bagian ini, dari rana kebijakan dan peraturan.
Mengembangkan komunikasi dan konsultasi secara terus menerus, Penyakit pada diri seseorang tidak dapat di ketahui kalau dia tidak datang dan mengadu ke Dokter specialist, tetapi juga akan banyak korban kalau dokter sendiri tidak datang kekampung –kampung dan memeriksa pasiennya. Sehungan dengan percepatan pembangunan di Papua, maka perna penting lainnya yang harus di mainkan adalah semakin kuat mengembangkan komunikasi dan konsultasi dengan personal kontak di setiap kabupaten bahkan kepala kampung dan juga masyarakat. Semakin canggihnya teknologi komunikasih, akan memudahkan proses komuikasih dengan pelaku-pelaku pembangunan di Papua.
Mengembangkan pelaksanaan program secara bertahap, Terdapat kesalahan klasik dalam perecanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat, misalnya pembangunan ekonomi rakyat, harus melalaui beberapa tahapan, tetapi yang terlaksana selama ini, adalah langsung memberikan paket-paket bantuan, sementara siapa yang harus memelihara paket tersebut, bagaimana menggunakannya, kapan harus diganti, bagaimana menggantiya dan lain-lain tidak di perhatikan sama sekali, dampaknya ; pada sector perikanan misalnya, banyak kapal yang di beli tetapi telah menjadi rusak karena tidak di pergunakan.
Melaksanakan Koordinasi, wujud dari sebuah kerjasama adalah koordinasi, peran melaksanakan koordinasi antara Kabupaten dan juga antara intansi adalah fungsi penting yang harus di perankan oleh UP4B ini. apa yang mau di koordinasikan, bagaimana mekanismenya, kapan waktunya adalah hal-hal yang penting sekali di atur sebelumnya. Temu koordinasi adalah ruang untuk mengetahui perencanaan yang di laksanakan, apakah telah sesuai dengan harapan-harapan masyarakat, juga perlu di ukur apakah berdampak baik terhadapa masrakat atau tidak, semua ini perlu di koordinasikan secara baik sebelum melaksanakan aktifitas langsung di masyarakat.
Modul Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, perlu penyeragaman pelaksanaan pembangunan, UP4B memiliki peran penting untuk menghasilkan sembuah modul pembangunan, tentunya pelaksanaan modul akan di dukungan oleh kebijakan Gubernur/ bupati. Bagaimana menghasilkan modul tersebut, masing-msing sector pembangunan baik SKPD atau badan dan lain-lain, perlu di undang dalam sebuah lokakarya untuk menghasilkan modul-modul pembangunan sesuai potensi daerah masing-masing. Modul pembangunan dapat berubah setiap lima tahun. Modul tersebut menjadi mal atau real pelaksanaan persepakatan pembangunan di Papua dan Papua barat
Motif utama dari penyampaian ini, adalah mengharapkan personalia yang di tempatkan pada UP4B adalah orang –orang yang memahami siapa itu masyarakat adat Papua. Yang tidak bisa di samakan dengan masyarakat modern.

Salam,

Hendrikpalo
Koord Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Untuk Wilayah Tanah Papua