FESTIVAL DANAU SENTANI-INDIKASI KORUPSI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEGERA PERIKSA ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA FESTIFAL DANAU SENTANI SEJAK TAHUN 2007-2011.

TER- INDIKASI KORUPSI

Menurut  Frits sokoi,  ketika meresmikan Festival danau sentani  di tahun 2007,  menteri pariwisata menggaris bawai; bahwa dana  FDS di  sapkan untuk  pembiayaan selama 5 tahun  yaitu sebesaar 50 Milyar. Setiap tahunnya akan di anggarkan sepuluh milyard.  5 tahun merupakan  tahap penjajakan dan pemantapan FDS, semua aspek  yang mendukung pelaksanaan FDS ini  kedepanya akan selesai hanya dalam jangka waktu lima tahun ini.

Jangan salurkan dana untuk pembinaan sendra tari melalui Ondofolo ,  karena dalam  4 kali pengalaman FDS ini Ondofolo tidak menyalurkan dana binaan tersebut kepada kelompok-kelompok yang akan memeriahkan FDS dengan seni dan budaya. Kelompok-kelompok tarian yang ada di sentani dalam kondisi yang di  lematis, karena ondofolo tidak bisa di tegur, dan dimarahi, lebih baik seni dan budayanya tidak di pertunjukkan dari pada memarahi seorang ondofolo inilah nilai adat  orang sentani.

10 juta rupiah adalah besar dana yang di alokasikan kepada masing-masing kampung oleh pemerintah untuk setiap tahun penyelenggaraan FDS, dengan demikian maka besar dana yang habis sebagai  dana binaan dari pemerintah pusat hanya 240.juta. kalau di alokasikan 10 Milyard pertahun maka dana yang baru di salurkan ke kampung hanyanyalah 240 juta, sementara di pemerintah masih tersisa 9.760 juta. Dengan pembangunan dan FDS  dalam 4 tahun ini, lokasi  Wisata Kalkote ini  bukanya semakin baik karena sarana-prasarananya tetapi Lokasi Wisata kalkote ini semakin kumuh dan tidak layak.

Kami menduga terjadi penyalahgunaan uang cukup besar, kemungkinan besar antar 5-7 milyard  setip tahunnnya dalam 4 tahun ini di habiskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penganggaran yang  cukup besar, apabila di bandingkan  dengan dengan fakta lapangan sangat   jauh berbeda, karena  terjadi kemunduruan yang drastis.

Masyaraalat adat Suku Sentani tertipu dan tertipu terus oleh   proyek-proyek yang mengatas namakan masyarakat adat seperti FDS ini. karena sbagian besar  dana tersedot di pihak pemerintah, dan masyarakat adat  tidak mendapat sama sekali,

Indikasi adanya penyalahgunaan dana FDS ini perlu sekali di luruskan melalui Pemeriksaan BPK, hal ini menjadi penting untuk penyelenggaraan FDS yang lebih baik ke depan., Apa bila BPK  membaca Posting ini, sebaiknya meng-agendakan dalam program kerja BPK untuk segera melaksanakan Pemerikasanan Dana FDSini.

Hendrik Palo.